Ikatan Alumni Smansa Malili

==================================================
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

IKATAN ALUMNI SMANSA MALILI LUWU TIMUR

(IKAML LUTIM)

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota

1. Anggota Biasa
   Anggota biasa adalah Mahasiswa(i)/Pemuda(i) yang berasal dari alumni smansa Malili Luwu Timur tahun 2009 sampai sekarang dan terdaftar pada salah satu institusi/Universitas serta tempat bekerja di Makassar dan terdaftar dalam database pengurus dan atau pernah mengikuti kaderisasi.
2. Anggota Kehormatan
   Anggota Kehormatan adalah anggota biasa yang telah menyelesaikan studinya pada salah satu Institusi/Universitas yang ada di Makassar dan atau mahasiswa/pemuda yang memiliki dedikasi terhadap Ikatan Alumni Smansa Malili Luwu Timur (IKAML LUTIM) dan peduli terhadap organisasi ini secara keseluruhan serta tidak terdaftar pada organisasi daerah lainnya yang mengakomodir semua kampus (memiliki orientasi yang sama dengan Ikatan Alumni Smansa Malili Luwu Timur (IKAML LUTIM)).

Pasal 2

Hak dan Kewajiban 

Hak Anggota

1. Anggota biasa memiliki hak suara dan hak bicara.
2. Anggota biasa memiliki hak memilih dan dipilih.
3. Semua anggota berhak menggunakan fasilitas organisasi dalam rangka memperlancar kegiatan yang dilaksankan atas nama  IKAML LUTIM.
4. Anggota Kehormatan hanya memiliki hak bicara.

Kewajiban Anggota

a.       Wajib menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

b.      Semua anggota wajib mematuhi dan menjalankan amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAML LUTIM, serta segala ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 3

Berakhirnya Keanggotaan

1. Berakhirnya Anggota dikarenakan :
   1. Atas permintaan sendiri
   2. Meninggal dunia

1.     2.Berakhirnya keanggotaan secara tidak terhormat karena melanggar aturan – aturan yang ditetapkan dalam AD/ART.

Pasal 4

Mekanisme Pemberhentian Anggota

Proses pemberhentian anggota yang disebutkan pada pasal 3 ayat 2, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Mengeluarkan peringatan secara lisan oleh pengurus.
2. Apabila poin (1) tidak menghasilkan keputusan, maka akan diberikan peringatan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pengurus.
3. Apabila poin (2) belum dapat diindahkan maka akan dilakukan  pemecatan.

BAB II

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 5

Status Muusyawarah Besar (Mubes)

1. Merupakan Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam IKAML LUTIM  yang dihadiri oleh semua anggota.
2. Dilaksanakan sekali setiap akhir periode kepengurusan.

Pasal 6

Wewenang Musyawarah Besar (Mubes)

1. Menerima atau menolak dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengrus.
2. Memiliki wewenang untuk mendemisionerkan pengurus lama dan mengesahkan pengurus yang baru.
3. Memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengesahkan AD/ART, GBHK, rekomendasi dan ketetapan lainnya.

BAB III

MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

Pasal 7

Status Musyawarah Besar Luar Biasa

1. Merupakan pengambilan keputusan untuk merubah atau merevisi AD/ART dan GBHK serta keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Besar (Mubes).
2. Dilakukan apabila diusulkan oleh ½ ditambah 1 koordinator Sektor (KORSEK) atas usulan dari anggota daerah sektor  yang dibawahi.
3. MUBESLUB dilakukan secara terbuka untuk semua anggota.

Pasal 8

Wewenang MUSLUB

Menetapkan dan mengesahkan perubahan/revisi hasil MUBES.

BAB IV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 9

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi dilakukan apabila :

1. Diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
2. Disahkan atau disetujui ½ ditambah 1 forum persidangan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Badan Kepengurusan

Badan Pengurus terdiri dari :
Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO)

• Ketua Umum
• Wakil Ketua
• Sekretaris Umum
• Wakil Sekretaris
• Bendahara Umum
• Wakil Bendahara
• Ketua Bidang
• Staf Anggota Bidang
• Koordinator Sektor

Pasal 11

Periode Kepengurusan

Periode Kepengurusan berlaku selama setahun terhitung dari pelantikan.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG BADAN  PENGURUS

Pasal 12

Dewan  Pertimbangan Organisasi (DPO)

Bertanggung jawab untuk mengontrol dan mempertimbangkan semua kegiatan organisasi.

Pasal 13

Ketua Umum

Bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan organisasi baik kedalam maupun keluar.

Pasal 14

Wakil Ketua

Membantu ketua umum dan bertanggung jawab secara kedalam dan keluar organisasi.

Pasal 15

Sekretaris Umum

Membantu ketua umum dan bertanggung jawab secara keseluruhan tentang kesekretariatan (administrasi) organisasi.

Pasal 16

Wakil Sekretaris

Membantu sekretaris umum dan memelihara inventaris kesekretariatan organisasi.

Pasal 17

Bendahara Umum

Bertanggung jawab atas semua pengelolaan keuangan organisasi.

Pasal 18

Wakil Bendahara

Membantu bendahara umum dalam mengelola keuangan organisasi.

Pasal 19

Bidang I(Pendidikan)

Bidang yang bersifat internal dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif.

Pasal 20

Bidang II (Pengembangan Organisasi)

Bidang yang bersifat internal dan bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan kegiatan dalam pengembangan kader organisasi.

Pasal 21

Bidang III (Minat dan Bakat)

Bidang yang bersifat internal dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi kader  organisasi.

Pasal 22

Bidang IV (Hubungan Masyarakat)

Bidang yang bersifat eksternal dan bertanggung jawabjawab sebagai sumber dan penyampaian informasi tentang kegiatan organisasi.

Pasal 23

Bidang V (Kerohanian)

Bidang yang bersifat internal dan bertanggung jawab menjalin hubungan harmonis antar umat beragama.

Pasal 24

Koordinator Sektor

Bertanggung jawab dan bertindak sebagai ketua untuk mengontrol anggota di sektor masing-masing.

BAB  VII

ATRIBUT

Pasal 25

Atribut yang digunakan dalam IKAML LUTIM  disesuaikan dengan gambar logo/lambang organisasi seperti bendera, stempel yang ditetapkan dalam MUBES.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN

Pasal 26

Surat menyurat

Surat menyurat dikeluarkan oleh pengurus dan di tandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum.

Pasal 27

Kode Surat

Kode surat internal dan eksternal dengan bentuk penulisan sebagai berikut :

1. Surat Biasa                        contoh: 001/BP-IKAML LUTIM/MKS/IV/10
2. Surat Keputusan                contoh: 001/SK/BP-IKAML LUTIM /MKS/IV/10
3. Surat Keluar                      contoh: 001/K/BP-IKAML LUTIM/MKS/IV/10

Keterangan :

• Angka 001 menunjukkan nomor surat (secara berurutan)
• BP              : Badan Pengurus
• K                : Surat Keluar
• SK              : Surat Keputusan
• MKS           : Makassar
• Angka IV Menunjukkan bulan
• Angka 10 menunjukkan tahun

BAB IX

USAHA, KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal28

Usaha

Dalam melakukan segala usaha untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan IKAML LUTIM , dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan GBHK.

Pasal 29

Keuangan

Bersumber dari usaha-usaha halal secara swadaya dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan GBHK.

Pasal 30

Kekayaan

Kekayaan yang dimiliki IKAML LUTIM  meliputi segala sesuatu yang dihasilkan dari usaha-usaha yang dilakukan atas nama IKAML LUTIM  dan digunakan untuk kepentingan IKAML LUTIM  semata.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 31

Aturan Peralihan

1. Perubahan Anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar dan atau Musyawarah Luar Biasa.
2. Perubahan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini, akan diatur kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada.